Saat ini pemerintah akan membenahi semua menyaluran pupuk bersubsidi, dimana ini sebagai salah satu antisipasi kalau kedepannya akan ada kelangkaan. Dalam tahun ini, pemerintah sudah mengalokasikan pupuk subsidi di kisaran 8.550.000 ton (sekitar Rp31,3 triliun), dlam hitungan memang ini bisa dikatakan sangat rendah kalau dibandingkan dengan lalu yang mencapai 9.550.000 ton.
Rinciannya yakni NPK = 2.184.032 ton, organik = 895.288 ton, ZA = 1.000.000 ton, pupuk urea = 3.670.680 ton, dan SP-36 = 800.000 ton. Namun sampai dengan 24 Februari 2017, realisasi hanya dikisaran 1.362.979 ton pupuk bersubsidi dan ini hanya sebanya 15,94% dari angka alokasi. Jika dibagi menurut realisasi maka NPK 382.973 ton, organik 89.021 ton ton, ZA 145.619 ton, pupuk urea 601.261, dan SP-36 144.104 ton.
Muhrizal Sarwani selaku Direktur Pupuk dan Pestisida serta juga Sarana dan Prasarana dari Kementerian Pertanian memberikan pernyataan kalau kelangkaan pupuk memang seringkali bukan soal persediaannya saja, namun lagkah dalam distribusinya sejauh ini menjadi salah satu factor utamanya. Maka mulai tahun lalu, pihak Kementan kemudian membenahi pola distribusi, dan wilayah kepulauan paling diutamakan soal hal ini. Dalam jangka dua mingguan mereka mengirimkan pupuk supaya setok dipasaran tidak kehabisan.
“Sempat ada juga kasus, saat itu Jember memang dalam kabar sangat kekurangan. Ini bukan salah bahan bakunya, namun karena faktor distributor sama sekali tak mengantarkan ke petani usai nilainya memang ada di atas HET, mengingat ini juga masuk ke ongkos kirim,” kata Muhrizal.
“Kedepannya para petani akan diberikan single kartu buat subsidi pupuk, asuransi, benih, serta juga kur” lanjutnya.
