Pendahuluan

Pemerintah berencana merombak skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk minyak goreng. Rencana ini mendapat tanggapan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Apa itu DMO?

DMO adalah kewajiban bagi produsen minyak sawit untuk menjual sebagian hasil produksinya ke dalam negeri dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri dengan harga terjangkau.

Rencana Perubahan Skema DMO

Pemerintah berencana mengubah skema DMO minyak goreng dari yang saat ini dikaitkan dengan volume ekspor menjadi dikaitkan dengan produksi minyak sawit. Artinya, produsen minyak sawit akan diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, terlepas dari apakah mereka melakukan ekspor atau tidak.

Tanggapan Gapki

Gapki menilai bahwa perubahan skema DMO ini berpotensi membebani petani sawit. Pasalnya, selama ini kebijakan DMO hanya diterapkan kepada produsen yang melakukan ekspor minyak sawitnya. Sementara itu, petani rakyat juga termasuk produsen minyak sawit.

Jika skema DMO dikaitkan dengan produksi, maka petani sawit juga akan diwajibkan untuk menyetor DMO. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi pendapatan petani sawit, yang selama ini sudah terdampak oleh penurunan harga minyak sawit global.

Penyebab Rendahnya Realisasi DMO

Alasan	Penjelasan
Rendahnya realisasi DMO	Realisasi DMO minyak goreng saat ini sangat rendah, sehingga tidak efektif dalam menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri.
Ketergantungan pada ekspor	Skema DMO saat ini dikaitkan dengan volume ekspor, sehingga ketika permintaan ekspor menurun, realisasi DMO juga ikut menurun.
Dugaan penyelewengan	Ada dugaan bahwa sebagian minyak goreng DMO diselewengkan ke pasar ekspor atau dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Beban bagi produsen	Skema DMO saat ini membebani produsen minyak sawit, terutama yang tidak melakukan ekspor.
Fluktuasi harga global	Harga minyak goreng di pasar global sangat fluktuatif, sehingga skema DMO berbasis ekspor tidak efektif dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.

Penjelasan:

Pemerintah ingin merombak skema DMO minyak goreng untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Skema DMO yang baru diharapkan dapat:

• Meningkatkan realisasi DMO sehingga ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri terjamin.
• Mengurangi ketergantungan pada ekspor sehingga realisasi DMO tidak terpengaruh oleh permintaan ekspor.
• Mencegah penyelewengan minyak goreng DMO.
• Membagi beban DMO secara lebih adil kepada semua produsen minyak sawit.
• Menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dampak-dampak dari perubahan skema DMO ini, terutama terhadap petani sawit. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa skema DMO yang baru efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasar dalam negeri.

Solusi yang Diusulkan Gapki

Gapki mengusulkan agar pemerintah tetap menggunakan skema DMO berbasis ekspor. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa ekspor minyak sawit tidak terlalu banyak hingga menyebabkan DMO turun.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi distribusi minyak goreng di dalam negeri. Pasalnya, kenaikan harga minyak goreng curah dan MinyaKita diduga terjadi di rantai distribusi, bukan di tingkat produsen.

Kesimpulan

Perubahan skema DMO minyak goreng perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk petani sawit. Pemerintah perlu mencari solusi yang dapat memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri dengan harga terjangkau, tanpa membebani petani sawit.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng di dalam negeri untuk mencegah penyelewengan dan memastikan harga minyak goreng tetap stabil. meningkat karena berkurangnya pasokan dari Indonesia.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak-dampak ini sebelum memutuskan untuk mengubah skema DMO minyak goreng.