Dalam jangka kedepannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakalan akan merilis sebuah sistem pemantauan hutan dengan mengembangkan pesawat tak berawak (drone).
“Drone ini memang nampak sederhana saja. Ini hanya untuk memfoto, dan memakai aplikasi, serta di munculkan ke monitor. Soal harga jangan ditanya, akan memakan anggaran puluhan bahan akan sampai ratusan juta rupiah,” ungkap Sakti Hadengganan Harahap selaku Sekretaris Direktorat Jenderal KLHK beberapa waktu lalu di Jakarta.
Dia mengetakan kalau nantinya melalui pesawat nirawak, soal informasi bakalan akan bisa terpantau dengan real-time dari Kantor KLHK. Semua keputusan juga akan lebih cepat di selesaikan jika ada masalah di luar kantor.
Pemakaian drone juga sebagai langkah pengembangan dari SIPHPL (Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari). Usai SIPHPL memang mengintegrasikan 5 sistem online dan sudah dipakai dalam usaha kehutanan sejauh ini.
Kesemuanya seperti SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), SIMPONI (Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Online). Dan kedepan juga akan dikembangkan SIRPBBI (Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri), serta e-MONEV.
Sakti memberikan keterangan kalau SIPHPL dibentuk supaya KLHK kedepannya mampu memberikan pelayanan dengan cepat serta akurat ke semua pelaku usaha. Dimana lankah ii juga dinilai akan semakin mempercepat dalam pengambilan keputusan dalam tingkat Ditjen PHPL. Dan sistem ini juga salah satu keinginan dari Presiden Jokowi guna memudahkan semua pebisnis mengembangkan usahanya di Indonesia.
