Abdul Halim selaku Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim yang menangani kemanusiaan memberikan pandangannya soal imbauan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti kedepannya nelayan sepakat dalam membangun koperasi dan ini dipakai untuk diapresiasi.
“Soal imbauan ini memang dilatari banyaknya pemikiran jika pemerintah kedepannya ingin banyak berbagi ruang soal pertanggungjawaban dalam hadapan hukum dan ini untuk pengelolaan program yang sesuai dengan APBN/APBD,” ungkap Abdul Halim saat media menemui dia di Jakarta, Selasa (28/3).
Dalam penuturan Abdul Halim, ini sangat penting dilakukan supaya kedepan ada mekanisme saling mengawasi serta juga memastikan jika pengeluaran dana APBN/APBD tak disalahgunakan dan sesuai dengan kenyataannya.
Soal kesukaran dalam mewujudkan langkah ini, Abdul Halim lembaga dan pemerintah pantasnya mendampingi penuh supaya badan usaha resmi milik nelayan ini mampu berdiri dengan landasan yang kuat. Fasilitas dalam pembuatannya juga layak diberikan pihak pemerintah dalam hal ini.
“Fasilitasi nantinya semisal brainstorming soal potensi usaha yang sama dengan karakter wilayah yang akan dibangun, mengingat selama ini semua wilayah di Indonesia mempunyai karakter wilayah yang tak sama,” tegasnya.
Akan ada juga musyawarah dalam penyusunan struktur organisasi serta juga program kerja sampai penyusunan tata kelola dalam koperasinya.
Dalam beberapa waktu lalu, Susi Pudjiastuti juga sudah mengimbau ke semua pelaku usaha dalam sektor perikanan ( nelayan ) guna mau membangun koperasi supaya semua bantuan pemerintah mampu dipertanggungjawabkan serta tak salah jalur dalam penyalurannya ke bawah.
