Parlemen dan juga pemerintah sejauh ini sama-sama mengemukakan kalau program reforma agraria tak akan berjalan dengan gampang bahkan terselesaikan dalam 2 tahun ke depan.
Daniel Johan selaku Wakil Ketua Komisi IV dari DPR malahan menantang pemerintah dalam mendistribusikan sebanyak 4,1 juta hektare kawasan hutan yang nantinya dipakai dalam pelaksanaaan reforma agraria.
Bukan hanya DPR, dalam keterangan dia, saat ini beberapa kalangan juga mulai meragukan akan upaya pemerinth dalam menjalani reforma agraria akan bisa terselesaikan di tahun 2019.
“Saya sama sekali tak yakin akan rampung dua tahun. Saya mengetakan ini untuk menyemangati pemerintah loh. Artinya jika langkah ini mmpu rampung dua tahun, akan menjadi prestasi mereka,” ungkap dia.
Supaya reforma agraria nantinya terealisasi, saat ini Daniel juga meminta pihak pemerintah dalam menyiapkan payung hukum. Bukan hanya soal itu itu, dia juga mewanti-wanti supaya percepatan distribusi lahan nantinya tak mengabaikan semua prinsip kehati-hatian mengingat langkah ini akan mampu pas ke sasarannya.
Soal keraguan yang mencuat ini, San Afri Awang selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan KLHK memberikan pernyataan kalau target percepatan distribusi lahan dalam sebenarnya memang sudah ditetapkan dalam setiap tahun. Mengingat 2016 KLHK sudah melepas sebanyak 700.000 ha hutan yang sejauh ini memang sudah dipakai sebagai permukiman transmigrasi.
“Ini bukan hal yang disepelekan. Jika nantinya cepat semuanya berkat adanya data akurat, orangnya dan juga lokasinya sudah ada. Ini tak boleh dikerjakan tergesa-gesa, supaya tak ada kesalahan dalam penerapannya,” tegasnya.
Sekitar 4,1 juta hektare hutan yang bakalan dilepas dan dipakai sebagai obyek reforma agraria, saat ini KLHK melaporkan kalau arealnya seluas 612.703 ha serta 984.016 ha yang ada di Papua dan Kalteng.
