ARPI (Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia) saat ini mengajak pemda menghidupkan lagi lokasi pelelangan ikan yang sudah dalam keadaan mangkrak, dimana mereka juga akan melakukan pengadaan jalur pendingin guna langkah mereka menggerakkan roda ekonomi di kawasan lokal.
Hasanuddin Yasni selaku Ketua Umum ARPI mengatakakn kalau pemda akan mampu menggandeng perusahaan swasta dalam upaya mereka membenahinya. Asosiasi, saat ini memang baru saja melakukan kunjungan kerja menuju Minahasa Utara di 3 April nanti.
Dalam kawasan TPI Desa Atep Oki, di Kec Lembean Timur, Kab Minahasa, memang ada 6 nelayan yang ada di Desa Atep Oki kini mempunyai kapal memakai mesin motor tempel dengan ukuran 10-15 gros ton mampu dipakai dalam menangkap ikan sebesar 4-5 ton setiap harinya, dan bisa sebanyak 7-8 ton saat ada di puncak musim. Semua hasil tangkapan kebanyakan ikan tongkol kecil usai alat tangkap mereka juga sejauh ini terbatas.
“Atep Oki memang saat ini di tempati 500 warga yang sudah menyediakan TPI namun sama sekali tak terawat, apalagi juga mesin pembuat es serta tempat penyimpanan disana sudah nampak mangkrak sekitar 5 tahun,” ungkapnya.
Hasanuddin juga menyayangkan nelayan sampai sekarang masih saja membeli es balok sampai ke Bitung dan harga disana sebesar Rp18.000 dalam setiap baloknya (50 kg). Itu sama sekali belum dihitungnya biaya solar saat dipakai sebagai bahan bakar kapal kesana. Mengingat, area tangkap mereka berjarak 300 meter dari sisi pantai serta bisa menghasilkan 5 ton dalam areal itu.
Biaya dalam pembelian es memang nampak membebani keuntungan nelayan, mengingat status mereka hanya buruh disamping itu penghasilan mereka juga sangat minim. Diketahui juga harga ikan memang sudah ditentukan pihak pabrik pengolahan dalam setiap kabupatennya.
Kalau kedepannya TPI dan fasilitas bisa dibenahi, kemungkinan besar lapangan pekerjaan nantinya akan masih bisa terbuka, pendapatan semua penduduk bisa meningkat, serta kualitas ikan juga bisa terjaga dengan sangat baik.
ARPI menghitung kalau biaya dalam memperbaiki sarana tak akan melebihi Rp1 miliar. Dan ini pantasnya dibantu pemerintah dan juga investor swasta untuk memenuhinya.
