Pemerintah saat ini meminta 7 perusahaan jasa pembuatan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dari Eropa guna ikut membantah resolusi anti kelapa sawit.
Sampai dengan saat ini, pihak Komisi ISPO sudah mengakui sebanyak 12 perusahaan jasa sertifikasi kala berhak mengaudit hasil ISPO. Dari sebanyak 12 perusahaan itu, 7 korporasi terafiliasi dengan Eropa. Mereka yaitu PT TUV Nord Indonesia serta PT TUV Rheinland Indonesia asal Jerman, PT BSI Group Indonesia serta PT AJA Sertifikasi Indonesia dari Inggris, selain itu juga PT. Bureau Veritas Indonesia asal Prancis.
Sejauh ini, hubungan Indonesia-Uni Eropa memang dalam kondisi memanas usai di hari Selasa (4/4/17) pihak Parlemen Eropa sudah meloloskan resolusi dengan nada anti kelapa sawit. Dan ada hal yang disoroti yakni ISPO sejauh ini dianggap sama sekali tak kredibel saat menilai semua standar kelestarian perusahaan.
“Saya berharap kalau tujuh perusahaan tersebut akan mampu membantu sosialisasikan ISPO menuju Eropa dan bisa juga diterima,” ungkap Aziz Hidayat selaku Kepala Sekretariat Komisi ISPO.
Aziz menjelaskan juga dalam sebenarnya pemerintah memang pernah mempromosikan IPSO ke ranah Eropa. Di tahun 2015, sebagai contohnya, Komisi ISPO juga sudah mendatangi Belanda, Jerman dan juga Belgia.
“ISPO sejauh ini sudah dikenal namun juga butuh perlu dipromosikan kembali,” imbuh Aziz.
Sampai dengan 11 April, pihak Komisi ISPO memang sudah bisa menyertifikasi sebanyak 266 pelaku usaha di bidang kelapa sawit. Dengan rincian data: 264 perusahaan, 1 koperasi petani plasma, serta 1 koperasi petani swadaya sejauh ini.
