Pemerintah kini mengupayakan menyediakan sebesar 12,7 juta Ha lahan perhutanan sosial dan akan diperuntukkan bagi petani miskin. Tapi lahan itu bakalan tak akan di jual, nantinya pengelolanya akan diberikan ke petani.
“Ini akan dikelola masyarakat serta sama sekali tak masuk kriteria dijual, juga bukan dijadikan hak milik, cuma akses saja,” kata Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang ke media.
Sementara dalam hal lainnya, Menteri Koordinator Perekonomian Tanah Air, Darmin Nasution memberikan pernyataan kalau pemerintah bakalan membuat aturan rincinya supaya ini mampu mengatur semua pengelolaan lahan hutan yang nantinya di garap oleh petani.
“Kami bakalan juga akan berbicara data, ini tak sembarangan juga dipakai, bukan cuma data saja nanti juga akan ada pengawasan langsung dilapangan,” ungkap Darmin.
Dalam tambahan dia, pemerintah bakalan akan mengatur pemasaran dari produksi petani usai dilakukan pengelolaan hutan itu. Pemerintah sama sekali tak ingin kalau nantinya ada harga produk publik usai hasil petani sama sekali tak ada yang membeli.
“Jika tak ada (yang beli) nanti bakalan akan repot apalagi ini juga soal pemasarannya,” tegasnya.
Dalam sejauh ini, target yang berkisar 12,7 juta hektar lahan,ini telah ada 2 juta hektar dari lahan hutan yang bakalan dipakai untuk perhutanan sosial. Dan kedepannya petani miskin bakalan akan diberikan konsesi guna mengelola lahan tersebut sesuai dengan waktu yang tersepakati dua pihak.
