Negara saat ini memang perlu hadir alam mengatur adanya pro dan kontra dalam industri sawit usai adanya resolusi Parlemen Eropa. Sebagai salah satu bentuk yakni berbagai langkah regulasi kala mendukung pertumbuhan industri tersebut sebagai salah satu komoditas andalan di lingkup nasional.
Firman Subagyo selaku anggota DPR RI memberikan pernyataan kalau keputusan dalam membuat regulasi itu memang tak akan bisa ditunda. Mengingat, pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas bersama langkah menolak tudingan dari Parlemen Eropa kala mengaitkan komoditas sawit soal isu adanya hak asasi manusia, masalah sosial budaya dan juga adanya praktek korupsi didalamnya.
Dalam keterangan dari Firman, tudingan dari Parlemen Eropa memang sudah menunjukkan ketidaksiapan dari negara barat dalam berkompetisi bersama Indonesia di peta persaingan di jalur minyak nabati dunia.
“Jika saat ini kita cermati, memang semangat dibalik tudingan tersebut yakni supaya mereka bisa mematikan perekonomian secara nasional,” ungkap Firman saat ditemuai di Jakarta.
Dalam tahun lalu memang kontribusi sawit ke penerimaan negara mampu mencapai US$ 20 dalam setahunnya (10% dari APBN Indonesia). Pemasukan dari penjualan sawit memang mampu melebihi hasil dari minerba dan migas. Akan hal itu, kehadiran banyak regulasi yang mendukung dalam pertumbuhan sawit kini sangat penting serta juga tak bisa diremehkan.
Firman juga menginginkan kalau semua pihak saat ini harus berani menentang tekanan yang ada, dan layak diadakan kampanye hitam soal sawit supaya sawit negara ini bisa bersaing dalam pasaran global.
