Walaupun kebijakan dan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah cukup baik untuk pertumbuhan disektor kelautan. Namun kebijakan tersebut masih belum berdampak untuk para petani garam. Petani garam dalam negeri masih membutuhkan regulasi untuk perlindungan.
Regulasi tersebut dianggap maasih belum berpihak terhadap petani garam. Pembagian jenis garam konsumsi dan garam industri dianggap masih menuai polemik. Pembagian jenis garam tersebut hanya akan mengganggu tata niaga garam di Indonesia
Selain itu, Petani garam hingga saat ini masih belum mendapatkan perlindungan terkait masalah harga. Kebijakan mengenai ketentuan Harga berupa penetapan harga pokok pembelian (HPP) masih belum diatur sampai saat ini. dengan adanya HPP ini tentu akan membuat harga garam lebih stabil. Stabilnya harga garam akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan petani garam.
Dengan begitu tentu akan membuat petani garam bersemangat dalam meningkatkan produksinya. Petani garam nantinya tidak perlu khawatir jika produksi berlebih harga akan anjlok. Selain masalah harga, petani garam juga meminta pendataan yang tepat terkait produksi garam. Saat ini KKP masih belum mempunyai data panen garam yang akurat.
Tentu hal tersebut akan berimbas pada tata niaga garam dan impor garam. Dengan tidak adanya data akurat membuat impor garam tidak menghitung masa panen garam dari petani lokal.
Namun untuk masalah , bantuan fasilitas untuk meningkatkan produksi dinilai sudah baik. Namun hanya saja perlua danya regulasi yang bisa memberikan perlindungan untuk petani garam
