Keputusan Parlemen Eropa kala sudah mempublikasikan RPODR (Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests) kala tak melakukan diplomasi bersama Parlemen di Indonesia menjadikan ini salah satu bentuk penghianatan ke parlemen dan juga pemerintah yang ada di Indonesia.
“Berkaitan dengan etika, kalau ada pelanggaran dan juga sesuatu yang nampak tak tepat, Parlemen Eropa seharusnya bisa berdiplomasi bersama Parlemen yang ada di Indonesia. Sikap dari Parlemen Eropa memang sama sekali tak menghormati diplomasi dan ini salah satu bentuk penghianatan serta ketidakhormatan ke Parlemen dan juga pemerintahan di Indonesia. Ini hal yang sama sekali tak boleh dilakukan dan juga dibiaran secara berkelanjutan,” ungkap Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV DPR ke media.
Edhy juga menyatakan, kalau penghianatan Parlemen Eropa yang mana nampak memojokkan industri sawit yang ada di Indonesia, bakalan akan jadi salah satu permulaan kebangkitan bersama guna menyatakan sikap kedepannya.
“Kedepan pihak pemerintah dan juga semua pemangku kepentingan diwajibkan bersikap sama. Kini satu Kementerian sepantasnya satu pemikiran, soal perkembangan industri sawit memang layak disejalankan dan janga ada pihak yang tak konsisten usi kejadian ini,” tegas dia.
Edhy dalam keterangan saat itu juga membantah, kalau industri sawit yang ada di Indonesia punya persoalan besar akan adanya isu korupsi, soal pekerja anak, dan pelanggaran HAM, apalagi soal penghilangan hak masyarakat adat, kala selama ini sudah ditudingkan. Mengingat selama ini semua kegiatan yang berkaitan dengan kelapa sawit memang dijalankan oleh perusahaan publik bersama reputasi global.
