Pemerintah diharapkan akan memberikan kebijakan sebagai acuan pengusaha jagung, pasalnya hingga saat ini belum ada acuan pasti terkait hasil produksi jagung yang seharusnya sudah bisa digunakan diberbagai wilayah.
Menurut keterangan dari Franky Welirang selaku Ketua Kadin menyatakan pihak menginginkan pemerintah segera menentukan acuan harga jagung secara transparansi agar pelaku usaha juga bisa mematok hasil produksinya.
Nah beliau juga menginginkan acuan tersebut harus lebih detail mana harga untuk petani dan pengepul sesuai dengan porsinya, jika acuan tersebut sudah diterbitkan secara terbuka tidak membuat rincu pelaku usaha yang memiliki usaha di luar pulau.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan proteksi buat petani, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang tidak memberatkan pada petani. Karena bagiamana pun juga petani salah satu posisi terendah dalam rantai produksi.
Selain harus terbuka harga yang akan ditentukan harus lebih jelas kualitasnya, dengan rncian adanya aturan terkait kelembaban, aturan untuk jumlah bulir yang pecah, selain itu jumlah untuk sepuluh bulir harus ada ketentuannya. Rincian tersebut memiliki spesifikasi yang lebih komersial.
Karena pelaku usaha masih memiliki target yang lainnya yang juga akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil produksi, program pascapanen harus berjalan sesuai dengan target, stok yang harus memenuhi standar nasional. Hal ini disebabkan masa tanam dan panen jagung hanya bisa diproduksi saat musim saja, tidak bisa seperti tanaman yang lainnya dan produksi yang baik diawali dengan benih yang berkualitas untuk petani.
