Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan bongkar muat dilaut atau transhipment. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO 57 Tahun 2014. Sudah hampir 3 tahun aturan ini dibuat, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap industri pengolahan ikan. Salah satu dampaknya yang terlihat adalah melemahnya perekonomian di Kota Bitung.
Utilisasi atau kapasitas terpakai di pabrik industri pengolahan ikan di Bitung mengalami kemerosotan. Setelah pemberlakuan kebijakan transhipment tersebut, pabrik pengolahan ikan hanya bisa mengolah 10% dari kapasitas yang tersedia. Sebelum adanya aturan tersebut, utilisasi pabrik pengolahan belum berjalan maksimal, yaitu hanya sekitar 60% dari kapasitas tersedia. Tak heran, akibat adanya aturan tersebut banyak perusahaan yang terpaksa harus merumahkan pekerjanya.
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Potensi dan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Bitung, Francisca A Poeloe mengatakan, terhitung sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2016 para karyawan disektor perikanan pada perusahaan pengolahan ikan yang dirumahkan mencapai 9000 orang.”ucapnya”
Ia juga menambahkan, aktifitas pekerjaan di pabrik pengolahan ikan juga sudah tidak seperti biasanya. Walaupun ada itu hanya kantor operasionalnya saja, sebab industri sudah mengalami kesulitas untuk bahan baku. “pungkasnya”
Jumlah perusahaan ikan yang ada di Kota Bitung mencapai 53 perusahaan. Mulai dari perusahaan kelas menengah hingga perusahaan besar. Produk ikan yang dihasilkan pun bermacam macam mulai dari kan beku segar pengalengan hingga ikan asep.
Dua tahun belakangan ini, investasi yang masuk ke sektor pengolahan ikan di Bitung hampir tidak ada. Dari beberapa perusahaan sudah ada yang mengajukan penutupan perusahaan untuk mengejal efisiensi.
